Camat Tamsel Harapkan 6 Usulan Program Prioritas Dimusrembang Dapat Terealisasi


 

Camat Tamsel Harapkan 6 Usulan Program Prioritas Dimusrembang Dapat Terealisasi

Rabu, 16 Februari

Musrenbang Kecamatan Tambun Selatan yang berlangsung secara Virtual di WIN Grand Hotel Jl. KH. Noer Ali, Kelurahan Jatimulya, Selasa (15/2/2022).

Tambun Selatan, SUARA TOPAN - Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk tahun 2023 yang digelar secara Virtual, Kecamatan Tambun Selatan mengusulkan 6 (enam) program prioritas.

Kegiatan yang berlangsung di WIN Grand Hotel Jl. KH. Noer Ali, Kelurahan Jatimulya, pada Selasa (15/2/2022).

Camat Tambun Selatan, Junaefi menjelaskan ada beberapa usulan prioritas pada Musrenbang tahun ini, diantaranya pengendalian bencana, pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur wilayah, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi daerah.

“Untuk penanganan banjir diantaranya pembangunan folder kolam retensi untuk penampungan air, normalisasi sungai dan pembangunan turap, serta perbaikan drainase," ungkap Junaefi.

Selain itu, Junaefi menjelaskan, penertiban bangunan liar (Bangli) juga harus segera dianggarkan karena bisa menghambat normalisasi sungai seperti di tahun 2021 lalu.


Untuk infrastruktur wilayah diantaranya, pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu), taman bermain ramah anak dan pembangunan area joging track.

"Di bidang pendidikan, kami mengusulkan pembangunan ruang kelas baru dan rehab gedung dan penataan halaman sekolah di beberapa SD dan SMP," ujarnya.

Junaefi melanjutkan, di bidang kesehatan pihaknya mengajukan usulan pembangunan ruang unit rawat darurat Puskesmas Tambun. 

"Kami juga mendorong para pelaku UMKM dengan menyiapkan ruang display di lokasi wisata," tambahnya.

Usulan prioritas lainnya, yakni pelebaran jalan untuk mengurangi terjadinya kemacetan, dan membangun traffic light di beberapa titik.

“Saya berharap enam program skala prioritas ini bisa direalisasikan di tahun anggaran 2023 mendatang," ujarnya.

Diketahui, Musrenbang Kecamatan Tambun Selatan digelar dengan prokes yang ketat, dan dihadiri oleh unsur Muspika, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan kepala Desa serta pengurus RT/RW. (Red). 
 

TerPopuler