 |
| Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Henri Lincoln, saat membuka pelatihan manajemen pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) bagi para anggota dan relawan BPBD yang digelar di Hotel Citra Inn Cikarang, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat |
Cikarang, Bekasi, SUARATOPAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan pelatihan manajemen pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) bagi para anggota dan relawan BPBD. Kegiatan tersebut berlangsung (6 - 7 April) di Hotel Citra Inn Cikarang, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat.
Pelatihan manajemen Jitu Pasna langsung dipimpin dan dibuka Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Henri Lincoln yang turut didampingi Sekretaris dan para Kepala Bidang serta Nara Sumber dari BPBD Provinsi Jabar, pada Selasa 6 April 2021.
Dalam sambutannya, Henri menyampaikan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan sehingga dipandang perlu adanya tindaklanjut selain dari penanggulangan bencana (fase tanggap bencana) yang telah dilakukan selama ini, kemudian dilakukan tindaklanjut pasca bencana tersebut untuk dilaksanakan pada setiap bencana yang telah terjadi tersebut.
"Dengan pelatihan ini, kami harapkan kedepan adanya komunikasi, kolaborasi antar bidang, sehingga didapatkan rangkaian penanganan bencana dan tindaklanjut pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi," ungkapnya.
Lebih lanjut, dikatakan Henri, pelatihan ini rutin dilaksanakan namun, belum terlihat hasil yang diharapkan. "Kami ingin dengan perubahan baru yang saya pimpin, ada hasil sesuai harapan Pemkab Bekasi dan masyarakat yang telah terdampak bencana tersebut," ujarnya.
Pihaknya pun mencontohkan, bahwa belum lama ini bencana banjir telah terjadi di Kabupaten Bekasi. Namun tindaklanjut pasca bencananya belum dilakukan secara maksimal. Sehingga pihaknya ingin, selain penanggulangan telah dilakukan dan sukses, dilakukan kembali rekomendasi tindaklanjut penanganan pasca bencana.
"Kami harap sekali lagi, setiap setelah penanganan tanggap bencana, lalu dilakukannya kembali tindaklanjut pasca bencana, dengan melakukan koordinasi lintas sektor bersama pihak terkait dalam penanganannya ini. Karena kebutuhan pasca bencana (akibat bencana) ini akan muncul dan perlu segera diatasi dengan baik, tepat dan sesuai aturannya," terang Hendri.
Selain hal itu, tambah Hendri, dari setiap terjadinya bencana, harus dijadikan sebagai dokumen mitigasi becana, agar kedepannya setiap terjadi bencana dapat segera diprediksi.
Kemudian, disampaikan Nara Sumber, Edi Heryadi selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi pada BPBD Jabar. Pihaknya membenarkan apa yang telah disampaikan Kalak BPBD, bahwa tindaklanjut pasca bencana harus tetap dilakukan, sebagai pelaksanaan tugas BPBD secara rutin dan berkelanjutan.
"Misalnya, dari banjir kemarin, itu dampak dari bencana yang timbul seperti banyak rumah yang rusak, dan kita BPBD bidang Pusdal Ops dan RR bisa langsung melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Kita harus bisa menghitung kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut," terangnya.
Dijelaskannya juga, dari dampak itu, harus dilakukannya inventarisasi kebutuhan, menyusun rekap kebutuhan dan diusulkan ke instansi terkait lainnya. Sehingga akan segera dilakukan penanggulangan lebihlanjut pasca bencana yang ditimbulkan tersebut.
"Dari laporan yang telah disampaiakan itu nantinya akan diusulkan dari anggaran kedaruratan. Karena kita harus memberikan saran dan informasi yang palid. Sehingga Pemkab, Pemprov maupun Pemerintah Pusat dapat mengganggarkan kebutuhan dana kedaruratan tersebut," tandasnya. (Adv/Red).