 |
Kabupaten Bekasi, SUARA TOPAN - Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Dudung Abdurachman, dalam kunjungan kerja peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi di kawasan Deltamas, Cikarang Pusat, pada Senin (18/5). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kemajuan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai target agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Saat diwawancarai, Plt. Bupati Bekasi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan lahan seluas lima hektar untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Sementara pembangunan fisik dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pihak kontraktor.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan lahan sekitar lima hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini. Dari pemerintah daerah nanti juga akan berkontribusi dalam mendukung infrastruktur pemeliharaan, salah satunya terkait saluran air dan sistem drainase agar berjalan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini proses pendaftaran calon peserta didik terus berjalan. Berdasarkan data sementara, jumlah pendaftar tingkat SD tercatat sebanyak 10 siswa, SMP sebanyak 71 siswa, dan SMA sebanyak 80 siswa.
Menurutnya, jumlah pendaftar tingkat SD masih relatif sedikit karena sebagian orang tua masih memikirkan konsep sekolah berasrama yang diterapkan pada Sekolah Rakyat tersebut.
“Untuk tingkat SD memang masih sedikit karena sebagian orang tua belum siap melepas anaknya mengikuti pendidikan berasrama. Padahal konsep sekolah ini juga bertujuan membentuk karakter anak,” katanya.
Plt. Bupati menambahkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah agar dapat kembali memperoleh pendidikan yang layak.
Persyaratan penerima utama manfaat program ini berasal dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Secara keseluruhan, kuota yang disediakan mencapai 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Sekolah ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya keluarga kurang mampu dan anak-anak yang sempat putus sekolah agar tetap bisa mendapatkan pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata komitmen Presiden Republik Indonesia dalam menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat rentan.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan strategi prioritas Presiden dalam menghadirkan pendidikan gratis dengan fasilitas asrama yang berkualitas bagi anak-anak,” ujarnya.
Ia mengapresiasi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi hingga saat ini kemajuan fisiknya telah mencapai 65,24 persen. Menurutnya, pembangunan yang ditargetkan telah selesai dan dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.
“Targetnya bulan Juli sudah bisa operasional. Saat ini proses pembangunan terus dikebut,” katanya.
Dudung juga menjelaskan bahwa secara nasional saat ini terdapat 93 pembangunan Sekolah Rakyat yang dilakukan dari nol. Pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat setiap tahunnya sehingga dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat membangun sebanyak 500 sekolah di seluruh Indonesia.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat akan memberikan dampak besar dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan anak-anak putus sekolah.
“Sekolah ini sangat bermanfaat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain gratis, fasilitasnya juga lengkap mulai dari asrama, makan, pakaian, sepatu, hingga sarana olahraga dan bermain,” jelasnya.
Dalam peninjauannya, Dudung juga memastikan bahwa tidak terdapat kendala berarti dalam proses pembangunan. Ia menyebut dukungan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar menjadi faktor penting dalam kelancaran proyek tersebut.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Plt. Bupati dan pimpinan proyek. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala, karena lahannya milik pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga mendukung program ini,” tutupnya. (*).