 |
| Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin. |
Iwang sapaannya mengungkapkan alasan pemberian nilai tersebut saat diwawancarai di ruang Fraksi Gerindra belum lama ini.
Berikut petikan hasil wawancara bersama politisi partai Gerindra tersebut:
1. Apa catatan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi terhadap kinerja 7 bulan Pemerintah Kabupaten Bekasi, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan dr Asep Surya Atmaja?
Secara umum Komisi I ini bertugas di pemerintahan dan keuangan, meliputi di SKPD terkait di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) pemerintahan kecamatan dan desa. Memang menarik dari Komisi I menjadi tugas besar karena situasi pemerintahan yang dalam konteks efisiensi itu.
Tantangannya, Alhamdulillah temen-teman dieksekutif ini punya prioritas efisiensi terkait Intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 ini, eksekutif fokus efisiensi dikegiatan hotel, makan minum (mamin), diklat, perjalanan dinas dan lain sebagainya, hasilnya lumayan bagus. Layanan prioritas tidak terganggu seperti layanan kesehatan, infrastruktur dan lainnya.
Lalu, catatannya saya lihat ini pemerintahan ini bukan berpatok pad figur pada manusia tapi pada sistem, jadi siapun bupati maka sistemnya berjalan. Saya selalu masuk pada tataran, diatas kertas bagus tapi di lapangan tidak terbukti di lapangan. Artinya semangat penggunaan anggaran ini harus diikuti will (kemauan). Apa yang jadi pusat pelayanan dan pembangunan wilayah Kabupaten Bekasi.
Pencapaian kinerja ini buka diatas kertas tapi diatas fakta di lapangan. Kalau boleh dinilai, nilainya engga lebih dari 5.
2. Apa alasan memberikan nilai 5?
Kemarin kita alami defisit, dan ini kan terkait semua perencanaan. berkali-kali saya bilang ke temen-temab BPKAD. Bahwa pelantikan 9.045 PPPK itu kan semua harus dipikirkan, dan ada pelantikan PPPK tahap kedua September sekitar 1.300san dan itu harus dipikirkan kajinya dan lainnya harus dipikirkan. Makanya perencanaan keuangannya itu harus matang.
Kedua soal penggunaan anggaran, kenapa si ada SILPA, karena kami lihat karena adanya kekosongan jabatan maka tidak terserap. Kabupaten Bekasi dapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi balik lagi masih banyak pelayanan tidak maksimal.Ketika anda gagal merencanakan anda sedang dalam kegagalan. Ini kan harus ada sinkronisasi, anda berkantor satu komplek, Handphone nyala dikasih tunjangan buat komunikasi tapi telepon susah ya.
Termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kemarin, tolong bantu Dinas Tenaga Kerja supaya tingkat pengangguran kita kecil, bapak bilang investasi 2025 itu sekitar Rp 81 Triliun kenaikannya, tapi tidak dibarengi dengan menurunnya jumlah pengangguran.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita soal izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) itu kan kecil. Investasi meningkat tapi pengangguran menambah, pendapatan PBG juga kecil.
Ini dipertanyakan koordinasi dengan antar dinas gimana.
3. Apa penyebab persoalan ini, apakah karena sosok pemimpinnya?
Menilai sosok bupati atau wakil bupati, kalau saya tidak akan fokus pada subjektifitas tapi fokus pada ranah objektif. Kita sedang bernegara diatur oleh undang-undang ada batasan, ada boleh dan tidak boleh dilakukan. dan itu kan ada harus dibatasi.
Ketika sedang bernegara, lo doyan tidur
doyan daging sapi dan itu merusak sebuah kegiatan bernegara ya buang dong, jangan sampai negara mengikuti ego dia.
Waduh gimana ya, mau ikut rapat jam 9 tapi kan gw sering bangun siang, artinya kan negara suruh ikuti dia.
Hari ini kan kita bernegara, jadi sistem subjektifitas gw orangnya pemalu, ya kita sedang bernegara hilangin dong malu lo, gw orangnya pemalas jangan dong kita sedang bernegara, gw sebel sama dia sama kepala dinas karena lagi ada masalah, jangan dong itu hilangkan karena kita kan sedang bernegara ya. Dan bernegara itu tidak menekankan aspek subjektivitas ya, hilangkan tuh. contoh saya kemarin saat kondisi kaki pincang karena asam urat saya kambuh tapi karena bernegara saya datang ke sini, ada rapat.
4. Terakhir apa yang menjadi harapan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi?
Hari ini ada batasan pemerintah dengan warga negara, dalam konteks ini adalah masyarakat Kabupaten Bekasi. Hari ini pemerintahan Kabupaten Bekasi yang isinya adalah ekskutif dan legislatif ada juga warga masyarakat, masing-masing punya peran dan wilayah kerja.
Hari ini buat eksekutif, legislatif buat pemerintahan kita sedang bernegara lakukan langkah-langkah sesuai aturan.
Kedua ingat bahwa keberadaan kita di sini itu ada amanatnya, apa amanatnya itu pasti tertuang tupoksi anggota dewan 1,2,3,4. Tupoksi bupati dan wakil bupati banyak dan warga masyarakat pun sama.
Maka jangan bosan-bosan kasih masukan karena mata kami cuman dua, terbatas tapi ketika masyarakat itu kan tersebar di semua wilayah dan jangan bosan-bosan untuk berikan masukkan.
Pak ini belum beres, jalan kami masih jelek, ada warga butuh bantuan yang belum tertangani oleh BPJS dan lain-lain, rumah roboh dan lainnya. Jangan pasif ya, ini warganya pasif, pemerintahnya cuek ini yang bahaya. Sebangkit apapun, semaju apapun, dan sesejahtera apapun masyarakat Kabupaten Bekasi ketika masih kedengaran jalan jelek turun tuh, masih ada masyarakat belum tertangani kesehatannya itu pasti runtuh, pasarnya jelek, pinggir jalannya masih banyak sampah itu runtuh. (Adv).