INVESTIGASI: Plt Kabid PSP Rejang Lebong Aryanto Diduga Gelapkan Pompa Bantuan Kementan, Dua Unit Ditemukan di Tambang Ilegal Sumbar

INVESTIGASI: Plt Kabid PSP Rejang Lebong Aryanto Diduga Gelapkan Pompa Bantuan Kementan, Dua Unit Ditemukan di Tambang Ilegal Sumbar

Sabtu, 03 Oktober

Rejang Lebong, SUARA TOPAN - Di saat Kabupaten Rejang Lebong menerima kucuran bantuan Program Optimasi Lahan (OPLAH) Non Rawa dari Kementerian Pertanian RI untuk 51 Kelompok Tani (Poktan), muncul dugaan penyimpangan yang menyeret pejabat teknisnya sendiri.

Plt Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Perikanan Rejang Lebong, *Aryanto*, diduga menggelapkan 2 unit mesin pompa bantuan Kementan melalui perantara bernama Mulyadi.

Ironisnya, bantuan yang seharusnya untuk mengairi sawah saat musim kering itu, justru ditemukan beroperasi untuk tambang ilegal di Pasaman Barat, Sumatera Barat.

*Pengakuan Penguasa Pompa*

YHD, pihak yang saat ini menguasai unit pompa tersebut, saat dikonfirmasi membenarkan asal-usul barang tersebut.

"Ya saya jemput unit tersebut di Curup bersama Mulyadi, karena dia menyebutkan mesin pompa itu diberikan oleh Aryanto," kata YHD.

Pernyataan ini menguatkan dugaan adanya pengalihan bantuan alsintan yang tidak sesuai peruntukan.

*Pejabat yang Sama Tangani Miliaran Bantuan OPLAH*

Fakta lain yang ditemukan, Aryanto adalah pejabat yang sama yang saat ini menjadi penanggung jawab fisik dan keuangan Program OPLAH Non Rawa di Rejang Lebong.

Program tersebut berada di bawah Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Palembang, bekerja sama dengan Distankan Rejang Lebong dan konsultan dari Universitas Bengkulu (UNIB). Bantuan disalurkan langsung ke rekening Poktan, Gapoktan, dan P3A penerima manfaat.

Pada Selasa (28/9/2026), Aryanto sempat memberikan pernyataan resmi sebagai Plt Kabid PSP:

"Tujuan spesifiknya untuk meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan lahan eksisting melalui tata kelola air dan penataan lahan. Kita ingin mengubah pola tanam dari satu kali setahun menjadi dua hingga tiga kali setahun," jelas Aryanto.

Ia juga menegaskan agar bantuan berupa normalisasi saluran, pengolahan lahan, dan sarana produksi dimanfaatkan sepenuhnya.

"Kami minta kelompok tani yang telah menerima bantuan agar segera melakukan percepatan olah lahan dan tanam. Jangan biarkan lahan yang sudah dioptimasi kembali terlantar atau menjadi semak," tegasnya saat itu.

Pernyataan tersebut kini berbanding terbalik dengan dugaan penggelapan pompa bantuan yang menyeret namanya.

*Desakan Warga: Periksa Juga Bantuan OPLAH*

Masyarakat Rejang Lebong dan Bengkulu Utara mendesak Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Aryanto, tidak hanya terkait pompa yang nyasar ke tambang, tetapi juga seluruh pengelolaan bantuan OPLAH.

"Kasus pompa ini saja yang sudah diketahui. Kita tidak mengetahui apakah ada penggelapan serupa yang dilakukan Aryanto pada bantuan lain. Hal ini penting untuk diperiksa, sehingga kejadian serupa tidak terulang dan agar bantuan tepat sasaran," desak warga.

Kekhawatiran warga beralasan, karena Program OPLAH merupakan program strategis nasional untuk mendukung swasembada pangan dengan total anggaran besar yang menyasar 51 Poktan.

*Masih Dalam Tahap Dugaan*

Hingga berita ini diturunkan, Aryanto dan Mulyadi belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.

Redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Distankan Rejang Lebong Suradi Rifa’i, BPLIP Palembang, dan pihak Kementerian Pertanian RI.

*Disclaimer: Berita ini masih bersifat dugaan. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Media ini membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak-pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.*

(Tim/ Red).
 

TerPopuler