 |
Kabupaten Bekasi, SUARA TOPAN - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) terus meksimalkan infrastruktur pendidikan pada Tahun Anggaran (TA) 2026. Tak hanya membangun dan merehabilitasi ruang kelas, penataan lingkungan sekolah serta pengawasan kualitas pengerjaan turut menjadi perhatian.
Secara keseluruhan, Rp90,91 miliar dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Anggaran tersebut diarahkan ke sejumlah program, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), hingga penataan sarana prasarana dan utilitas sekolah.
Kepala DCKTR Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, mengatakan pembangunan infrastruktur pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, kondisi bangunan yang baik perlu ditunjang lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
“Banyak sekolah yang gedung kelasnya sudah bagus, tetapi halamannya mudah tergenang banjir saat hujan atau akses drainasenya buruk. Penataan utilitas ini hadir untuk menyelesaikan masalah lingkungan sekolah secara menyeluruh,” ujar Benny.
Dari total anggaran tersebut, program rehabilitasi menjadi salah satu porsi utama. DCKTR mengalokasikan Rp54,46 miliar untuk rehabilitasi 134 ruang kelas SD, serta Rp13,63 miliar untuk rehabilitasi 30 ruang kelas SMP.
Selain memperbaiki ruang kelas yang membutuhkan penanganan, pemerintah juga menambah kapasitas ruang belajar melalui pembangunan RKB. Untuk tingkat SD, pembangunan 22 RKB dialokasikan sebesar Rp9,16 miliar. Sedangkan tingkat SMP, pembangunan 24 RKB mendapat alokasi Rp10,21 miliar.
Penambahan ruang kelas tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan ruang belajar seiring perkembangan jumlah peserta didik di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi.
Pembangunan fisik gedung kemudian dilengkapi dengan penataan sarana prasarana dan utilitas sekolah. Untuk program ini, DCKTR mengalokasikan Rp3.425.063.000.
Penataan utilitas pada 2026 difokuskan pada tiga sekolah, yakni SDN Sukajaya 05 dan SDN Wanajaya 06 di Kecamatan Cibitung, serta SDN Tamansari 01 di Kecamatan Setu. Program tersebut diarahkan untuk membenahi fasilitas pendukung lingkungan sekolah, termasuk sistem drainase, halaman dan akses lingkungan. Penataan ini menjadi penting untuk mengurangi persoalan genangan yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar ketika musim hujan.
Dengan demikian, pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada kondisi ruang kelas, tetapi juga memastikan lingkungan sekolah dapat digunakan secara aman, sehat dan nyaman.
Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk infrastruktur pendidikan juga diikuti dengan penguatan pengawasan. DCKTR memastikan proses pembangunan dikawal sejak tahapan pelelangan hingga pekerjaan selesai di lapangan. Pengawasan dilakukan terhadap kualitas material, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis serta ketepatan waktu penyelesaian proyek.
Benny mengatakan tim pengawas akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kontraktor pelaksana. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan menghasilkan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Percuma gedung bagus kalau halamannya banjir. Penataan utilitas dan pengawasan pengerjaan fisik di lapangan akan kami perketat. Kami menargetkan pengerjaan tepat waktu dan tepat mutu agar fasilitas tahan lama,” tegas Benny.
DCKTR juga mendorong keterlibatan komite sekolah dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan. Menurut Benny, pengawasan bersama diperlukan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar menghasilkan fasilitas pendidikan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami minta partisipasi aktif dari komite sekolah dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan di lapangan. Anggaran rakyat ini harus berbuah fasilitas pendidikan berkualitas tinggi yang bertahan lama demi masa depan anak-anak di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Adv).